Soppeng, Globaltopinfo.com
Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan ratusan sekolah di Kabupaten Soppeng menuai sorotan tajam dari sejumlah pegiat antikorupsi. Program yang menggunakan dana daerah dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 254 Sekolah Dasar (SD) dan 38 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan total 292 sekolah, ikut serta dalam kegiatan tersebut. Bimtek tersebut didanai melalui APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2025, sementara setiap sekolah diwajibkan mengirim satu peserta dengan biaya transportasi sebesar Rp 850.000 per orang, yang diambil dari dana BOS.
Ironisnya, kegiatan dilaksanakan di Hotel Dalton Makassar, bukan di wilayah Soppeng sendiri. Hal ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran pendidikan.
Ketua LSM Lidik Kabupaten Soppeng, Gasali Makkaraka, SH, menilai kegiatan tersebut berpotensi membuka ruang penyalahgunaan dana APBD dan dana pendidikan.
Di tengah upaya pemerintah mendorong efisiensi anggaran, kegiatan ini justru terkesan boros dan tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua LSM LPKN (Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara), Alfred, juga menyayangkan langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng yang menggelar kegiatan di luar daerah.
Kalau memang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, kenapa tidak dilaksanakan di Soppeng saja? Selain bisa menekan biaya, kegiatan juga bisa berdampak positif bagi perekonomian lokal,” tegas Alfred.
Lebih lanjut, ia meminta agar seluruh kepala sekolah peserta Bimtek diaudit terkait penggunaan dana BOS dan dana perjalanan dinas.
Kami mendesak agar aparat berwenang, termasuk inspektorat, melakukan audit menyeluruh. Ini penting agar publik tahu apakah penggunaan dana tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Publik kini menantikan langkah tegas dari pihak terkait, agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Soppeng benar-benar terjaga