Kaswadi Razak Luruskan Isu Penundaan Jadwal RPJMD: Golkar Tetap Komit Kawal Pemerintah Daerah

Kaswadi Razak Luruskan Isu Penundaan Jadwal RPJMD: Golkar Tetap Komit Kawal Pemerintah Daerah

Minggu, 22 Juni 2025



Soppeng - Globaltopinfo.com
Malaka, Minggu (22/06/2025)
 Ketua DPD Fraksi Partai Golkar, H.A. Kaswadi Razak, memimpin konferensi pers di Hark Cafe Malaka pada pukul 07.00 WITA untuk meluruskan isu yang berkembang terkait penundaan jadwal pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam pernyataannya, Kaswadi menegaskan bahwa Fraksi Golkar tetap berkomitmen mengawal jalannya pemerintahan daerah secara kritis dan konstruktif.

Konferensi pers tersebut membahas surat dari Pj. Sekda yang ditujukan kepada DPRD, serta proses rapat internal yang dilakukan tanpa kehadiran Ketua DPRD. Kaswadi juga menyoroti berbagai dinamika yang timbul, termasuk tudingan terhadap Fraksi Golkar atas keterlambatan jadwal. Ia menilai perlu adanya keseimbangan sikap antara mengkritisi dan mendukung, sembari mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi, termasuk dari internal Golkar sendiri.

"Fraksi Golkar tidak dalam posisi menghambat, justru kami ingin memastikan bahwa setiap proses berjalan benar dan sesuai aturan. RPJMD adalah dokumen sakral, penentu arah pembangunan lima tahun ke depan. Maka pembahasannya harus matang dan substansial, bukan sekadar formalitas," tegas Kaswadi.

Ia juga mengkritik absennya pihak eksekutif dalam beberapa rapat kerja, yang seharusnya menjadi ruang dialog antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, komunikasi yang sehat antar lembaga adalah kunci untuk menjalankan pembangunan daerah secara efektif.

Golkar, lanjut Kaswadi, telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari titik terang dan kejelasan atas beberapa aspek dokumen RPJMD yang dinilai masih perlu perbaikan, terutama dalam aspek penulisan, konsistensi, dan penyusunan kebijakan.

Selain menjawab isu teknis, Ketua DPD Golkar juga mengingatkan pentingnya peran fraksi dalam menjaga moral politik, terlebih karena bupati saat ini berasal dari Partai Golkar. "Kita wajib memberikan masukan kepada pemerintah, meskipun tidak diminta. Tanggung jawab ini bukan hanya ke partai, tapi juga ke masyarakat," ujarnya.

Kaswadi juga menyampaikan kekhawatirannya atas keberadaan pihak-pihak tertentu di sekitar bupati yang dianggap sebagai “pembisik tak bertanggung jawab” dan bisa menyesatkan kebijakan. Ia menegaskan bahwa Partai Golkar tidak ingin terseret dalam kepentingan pribadi atau politik sempit.

"Kami fokus pada kepentingan partai tutupnya.