Soppeng - Globaltopinfo,com
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Soppeng kini berada di ujung tanduk, setelah munculnya dugaan kuat penyimpangan serius dalam pengadaan mobiler (perabotan sekolah).
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred, mengatakan dugaan ini sebagai “cermin kebobrokan sistemik” dalam tata kelola anggaran pendidikan.
Dalam pernyataannya, Alfred mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil tindakan tegas, cepat, dan menyeluruh.
”Kami tidak sedang berbicara soal kursi dan meja. Ini soal integritas, soal masa depan anak-anak bangsa. APH harus segera bergerak. Jangan lindungi mafia anggaran di sektor pendidikan,” ucap Alfred, Jumat (16/5/2025).
Alfred menyebut adanya indikasi kuat manipulasi dalam penunjukan penyedia barang, ketidaksesuaian spesifikasi mobiler dengan kontrak kerja, serta dugaan markup anggaran yang menguap tanpa pertanggungjawaban.
“Bila benar ada permainan dalam proyek ini, maka mereka yang terlibat telah mengkhianati amanah rakyat. Mereka tidak layak menduduki jabatan publik,” sambung Alfred.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan internal di tubuh Disdikbud Soppeng, yang menurutnya membiarkan praktik-praktik menyimpang itu terjadi secara sistematis.
“Kami mendesak Kejaksaan dan seluruh APH untuk turun tangan. Ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia anggaran di sektor pendidikan. Jangan tunggu laporan lengkap,” tuturnya.
Dia berharap, Aparat Penegak hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan negeri Soppeng menunjukkan keberaniannya atas tuntutan transparansi ini.
“Jika APH diam, maka itu tanda bahwa hukum sudah lumpuh di hadapan korupsi pendidikan,” pungkas Alfred, menutup keterangannya.
Hingga berita ini disiarkan , belum ada hasil konfirmasi dari Pihak dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) kabupaten Soppeng.